Peran Penting Tim Pemeriksa Daerah dalam Menjaga Integritas Pemilu
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa integritas, etika, dan profesionalisme menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat. Ia menilai, hanya dengan menjaga tiga aspek tersebut, kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia dapat terus tumbuh dan menguat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wiyagus saat memberikan sambutan pada Pelantikan dan Pembekalan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tahun 2025–2026 yang diadakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Hotel Mercure Convention Ancol, Jakarta, pada Kamis (6/11/2025). Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para anggota TPD yang terpilih, karena tugas mereka tidak mudah dan memerlukan keberanian, integritas, serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dan etika penyelenggaraan Pemilu.
Momentum Strategis untuk Membangun Sinergi dan Komitmen Bersama
Menurut Wiyagus, pelantikan dan pembekalan TPD ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi dan kesamaan persepsi antaraparatur DKPP dan TPD di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan tugas secara profesional dan beretika, khususnya dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Ia menilai tugas TPD sangat strategis karena berada di garis depan dalam menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu. Melalui kerja yang transparan dan objektif, TPD diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memperkuat citra Pemilu yang bersih dan bermartabat.
Refleksi dari Pemilu 2024: Ujian Besar bagi Demokrasi Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 sebagai ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Kompleksitas politik, dinamika sosial, dan tantangan teknologi informasi membuat penyelenggaraan Pemilu kali ini menjadi pembelajaran berharga.
Ia mengapresiasi meningkatnya partisipasi publik dan transparansi penanganan sengketa Pemilu, yang menjadi bukti kemajuan sistem demokrasi di Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan masih adanya berbagai tantangan seperti dugaan pelanggaran kode etik, tekanan politik, dan keterbatasan kapasitas penyelenggara di daerah.
“Evaluasi ini harus menjadi bahan refleksi dan pijakan penting bagi kita semua untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar kualitas dan kredibilitas Pemilu ke depan semakin meningkat,” tegasnya.
Lima Arah Strategis dalam Penguatan Integritas Pemilu
Sebagai penutup, Wiyagus menegaskan lima arah strategis yang perlu diperkuat dalam menjaga integritas dan etika penyelenggara Pemilu, yakni:
- Penegakan kode etik secara tegas dan adil.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyelenggara.
- Kemandirian dan ketahanan institusi penyelenggara Pemilu.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.
- Kolaborasi dan sinergi antarlembaga penyelenggara Pemilu.
“Semoga kegiatan pelantikan dan pembekalan ini menjadi pijakan kokoh dalam memperbaiki dan memperkuat penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,” pungkas Wiyagus.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Acara berlangsung khidmat dengan peneguhan komitmen bersama untuk menjaga marwah dan etika penyelenggara Pemilu di seluruh Indonesia.
Tinggalkan Balasan