Langkah Efisiensi Anggaran di Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengumumkan langkah efisiensi anggaran besar-besaran dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini mencakup penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemangkasan dana rutin hingga 75% yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam pidatonya pada acara “Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya sareung Nganjang ka Warga” di Gedung Sate, Bandung, Jumat (7/11/2025), Dedi menyampaikan rencana ambisius untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027.
Penerapan WFH dan Pengelolaan Pegawai
Penerapan sistem WFH akan dimulai pada bulan November ini. Dedi menjelaskan bahwa hanya pegawai yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang akan tetap masuk kantor. Sementara itu, pegawai lainnya akan bekerja dari rumah menggunakan sistem digital.
Efisiensi ini juga berdampak pada struktur tunjangan pegawai. Dedi mengatakan ada perbedaan tunjangan antara pegawai yang melakukan WFH, yang memberikan layanan di kantor, dan pekerja lapangan.
“Beda yang pekerja lapangan, mereka akan jauh lebih tinggi, yang WFH lebih rendah. Ini adalah bagian dari efisiensi pengelolaan keuangan,” ujar Dedi.
Penghematan Dana Rutin dan Pengalihan Anggaran
Langkah efisiensi drastis ini berhasil memangkas hampir 75% dana rutin Pemprov Jabar. Anggaran tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang melonjak signifikan.
“Kami arahkan untuk membangun infrastruktur. Jalan harus selesai pada 2 tahun, karena jalannya naik loncat, Pak, dari 400 miliar menjadi 4 triliun,” kata Dedi.
Pembangunan Infrastruktur yang Melonjak
Selain jalan, anggaran infrastruktur lain juga mengalami peningkatan signifikan:
- Irigasi: Dari sebelumnya nol, kini dianggarkan 500 miliar.
- Jaringan Listrik: Dari nol, menjadi hampir 500 miliar per tahun.
- Penerangan Jalan Umum (PJU): Melonjak hingga menyentuh angka Rp1 triliun.
- Rehabilitasi Sekolah: Kini mencapai hampir 1 triliun.
Tujuan dan Strategi Pembangunan
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dedi menekankan pentingnya investasi dalam infrastruktur sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami ingin ngebut, dalam waktu 2027 seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat sudah selesai,” tegas Dedi.
Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemprov Jabar berkomitmen untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Tinggalkan Balasan