bernasnews — Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (DKMP BI) menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) dengan topik “Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Kebijakan Makroprudensial Terkini”, bertempat di Hotel Marriot, Yogyakarta, Senin (11/11/2024).
Hadir selaku narasumber Nugroho Joko Prastowo, Direktur DKMP BI; Hermanto, Deputi Kepala KPwBI DIY dan Y. Sri Susilo, Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY. Sedangkan sebagai moderator Ima Nurmalia Kurniati, Deputi Direktur DKMP BI.
Acara ini dihadiri sebanyak 30 peserta aktif FGD yang merupakan perwakilan Akademisi, ISEI Cabang Yogyakarta, Perbankan, dan sejumlah Pengusaha di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam awal pemaparannya, Nugroho Joko Prastowo mengemukakan bahwa DKMP BI secara rutin berkesinambungan menyelenggarakan sosialisasi Kebijakan Makroprudensial kepada pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.
Menurut Nugroho, pemangku kepentingan termaksud meliputi Akademisi (PTN/PTS/ISEI), Perbankan (BUMN, Swasta dan BPD), serta beberapa Asosiasi Pengusaha. Pada tahun 2024 BI melanjutkan stance Kebijakan Makroprudensial yang akomodatif.
Selanjutnya Nugroho menjelaskan, kebijakan tersebut mencakup, 1) mendorong pertumbuhan kredit / pembiayaan, 2) menjaga ketahanan system keuangan, dan 3) menorong keuangan inklusif dan hijau.
“Khusus pertumbuhan kredit diperkirakan 10-12% pada tahun 2024 dan meningkat ke 11-13% pada tahun 2025,” Nugroho Joko Prastowo, yang pernah menjabat selaku Kepala KPwBI Solo. Menurutnya, kebijakan Makropudensial tahun 2024 yang pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).
Sementara itu, Hermanto menjelaskan peran Kantor Perwakilan BI (KPwBI) DIY dalam mendorong penguatan SSK melalui Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensila (KLM).
“Prospeknya ke depan, kami melihat penyaluran kredit perbankan masih perlu didorong pada sektor-sektor prioritas terutama yang memiliki growth kredit rendah,” ungkap Hermanto. Menurutnya, juga perlu dipertimbangkan pula aspek risiko yaitu non performance loan (NPL) masing-masing sektor ekonomi.
Dalam rangka mendorong penguatan SSK, KPwBI DIY mendukung terbentuknya UMKM Potensial yang layak dibiayai secara merata di berbagai wilayah serta intensifikasi pengembangan UMKM berbasis korporatisasi, peningkatan dan pembiayaan. Selanjutnya memetakan sektor-sektor potensial di daerah dengan kriteria ekonomi kuat, prosepek dan manajemen risiko yang baik sehingga dapat menjadi sektor potensial untuk perluasan KLM.
“Kami berupaya memperkuat sinergi kebijakan dengan Kantor Pusat dan K/L dalam mengawal sisi pembiayaan. Di samping itu, juga mengawal kebiajkan lain seperti peningkatan potongan kewajiban GWM, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit untuk seluruh sektor yang bertumpu pada pasar domestic,” tandas Hermanto.
Selanjutnya Y. Sri Susilo menyatakan, bahwa ada keterkaitan yang kuat antara aktivitas Pendidikan Tinggi, Pariwisata dan UMKM/Industri Kreatif. “Ketiga aktivitas tersebut disinergikan agar kontribusinya terhadap perekonomian dapat meningkat,” kata Susilo, yang juga Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta.
Menurut Susilo, diperlukan upaya oleh Pemda DIY dalam mengarahkan pariwisata dari mass tourism menuju quality tourism. Pada hasil simulasi dibuktikan bahwa mendorong length of stay selama 2 hari 1 malam dengan kelas pengeluaran turis sebesar Rp3.000.000-Rp5.000.000 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,3% setiap tahunnya hingga tahun 2030.
“Pemda DIY perlu mendorong “Eventonomics” dengan mendorong aktivitas red-hot industry, multisport, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition) sebagai alat yang dapat mendorong sektor yang berhubungan dengan UMKM/Ekonomi Kreatif, ” ujar Susilo, yang juga penggiat pariwisata di Jogja. (*/ ted)
