BERNASNEWS.COM — Kebijakan Bupati Boyolali Seno Samudro di bidang ekonomi dan investasi selama 8 tahun menjadi bupati di Kabupaten Boyolali tergolong berani bahkan dinilai gila. Bila di tempat lain, seperti di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, DIY, ada kebijakan yang membatasi kehadiran toko-toko retail seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya dengan dalih melindungi pasar tradisional, namun Bupati Boyolali justru melakukan hal sebaliknya.
Ia justru mendorong dan memberi tempat yang seluas-luasnya bagi toko modern di Boyolali dan kurang atau bahkan tidak memperhatikan pasar tradisional untuk berkembang. Alasannya pun mungkin sulit diterima dan dianggap tak masuk akal.
“Yang dibantu dan dibesarkan itu adalah usaha-usaha yang bayar pajak. Dan toko-toko retail/ modern itu bayar pajak sehingga perlu didorong dan diberi tempat seluas-luasnya. Sementara di Indonesia, ada tiga institusi yang tidak membayar pajak yakni pasar tradisional, koperasi dan UMKM. Lha kaya ngono kok diewangi. Sing diewangi ya sing bayar pajak. Pasar tradisional, koperasi dan UMKM gak bayar pajak kok diewangi,” kata Bupati Boyolali Seno Samudro saat memberi pembekalan pada Pertemuan Relawan Jokowi yakni Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jawa Tengah dan Seknas Jokowi Jateng dan DIY di Joglo Rumah Dinas Bupati Boyolali, Kamis (5//9/2019).
Menurut Bupati Boyolali, adanya penilaian bahwa keberadaan toko modern seperti Indomaret dan Alfamart membuat pasar tradisional sepi, itu tidak benar. Karena yang membuat pasar tradisional sepi justru karena kehadiran pedagang sayur keliling yang mendatangi perumahan-perumahan. Karena, masyarakat tidak lagi datang ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur tapi berbelanja pada pedagang keliling yang mendatangi perumahan-perumahan. Dengan demikian, yang membuat pasar tradisional sepi bukan toko modern/retail.
Mengutip slogan kantor pajak yang mengatakan : orang bijak tak pajak, maka menurut Bupati Boyolali, pasar tradisional, koperasi dan UMKM tidak bijak karena tidak membayar pajak. Karena itu, ketiganya tak layak dibesarkan dan dibantu. “Kaya ngene kok arep digedeke (seperti ini kok mau dibesarkan). Karena itu, saya membuat langkah gila-gilaan dengan membuka retail di seluruh Boyolali seperti Eleven, Alfamidi, Indomaret, Alfamart dan hingga saat ini sudah lebih dari 1.000 toko modern retail di Boyolali. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Boyolali saat ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Jadi sing diewangi dan digedeke ya sing bayar pajak,” kata Bupati Boyolali yang disambut tepuk tangan riuh ratusan relawan yang hadir.
Dengan kebijakan yang dinilai berani bahkan tergolong gila itu, menurut Bupati Boyolali, pertumbuhan ekonomi Boyolali tumbuh 6,5 persen dan saat ini 7 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional yang hanya 4,1 persen. Hal ini terjadi karena keberaniannya yang membuka kran untuk retail/toko modern. “Maka carilah pejabat yang berani melakukan hal-hal gila seperti itu,” kata Bupati Boyolali.
Di bidang investasi, Bupati Boyolali Seno Samudro juga membuat gebrakan melalui program pro investasi. Dengan program itu, ia memangkas syarat-syarat investasi dari sebelumnya ada 42 syarat diringkas hanya menjadi 3 syarat saja. Kemudian, peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi juga dipangkas. Ketika awal menjadi Bupati Boyolali 8 tahun lalu, ada 38 perda yang terkait investasi, namun kemudian dipangkas menjadi hanya 1 perda. Selain itu, investor juga cuma bayar IMB, yang lainnya gratis, sehingga investasi di Boyolali sejak ia menjadi bupati bertumbuh subur.
“Ketika awal menjadi Bupati Boyolali sekitar 8 tahun lalu, ada 14.000 penganggur di Kabupaten Boyolali, namun sekarang Kabupaten Boyolali malah kekurangan tenaga kerja. Dan ke-14.000 penganggur itu semua bisa mendapat kerja bahkan termasuk kurang hanya dengan cara memindahkan 3 pabrik dari Tangerang ke Boyolali,” kata Seno Samudro yang disambut tepuk tangan peserta pertemuan.
Dikatakan, saat ini di Boyolali tidak ada lagi pengangguran, tidak ada pengamen, tidak ada pengemis dan sebagainya. Dan efek samping dari kebijakan itu adalah semua mahal, seperti harga tanah yang semakin mahal.
Menurut Seno Samudro, pada tahun 1998 ia bersama para aktivis lain berkoar-koar mengecam kebijakan pemerintahan Orde Baru. Namun, kecaman-kecaman itu tak bisa memperbaiki dan mengubah apa pun yang telah dilakukan Orde Baru. Maka satu-satunya cara adalah menjadi pemain.
“Selama saya tidak menjadi pemain, maka tidak akan bisa mengubah apa pun. Maka keputusan dan pilihan saya menjadi bupati adalah untuk mengubah itu semua. Dan selama menjadi bupati, gak ada yang perlu ditakutkan asalkan kita berbuat sesuai dengan aturan yang ada,” kata Seno Samudro. (lip)
